Dalam satu dekade terakhir, Indonesia telah melakukan reformasi pengadaan barang/jasa pemerintah yang dimotori oleh LKPP. Dari semula yang hanya merupakan tugas administratif dan ad-hoc beralih menjadi lahan yang strategis dengan melibatkan pengelola pengadaan barang/jasa yang profesional dan permanen. Sistem pengadaan yang dulunya manual kemudian digantikan secara elektronik, memungkinkan akuntabilitas, transparansi dan pencegahan korupsi yang lebih …
LKPP giat mensosialisasikan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) di Desa, Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Hal tersebut bertujuan agar pemahaman para stakeholder penyusun Peraturan Bupati/Walikota tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa, BLUD dan BUMD menjadi lebih baik sehingga regulasi yang mereka buat dapat implementatif. PBJ di Desa misalnya dengan semangat pemberdayaan …
LKPP Terus Berupaya Ciptakan PBJ yang Tepat Guna dan Akuntabel Selengkapnya »
Berdasarkan hasil evaluasi dan monitoring oleh KPK melalui aplikasi Monitoring Center of Prevention (MCP) kepatuhan OPD dalam mengumumkan RUP masih sangat rendah. Kepatuhan ini meliputi batas waktu pengumuman serta nilai pengumuman yang belum sesuai dengan pagu anggaran yang tersedia di masing-masing OPD Hasil evaluasi dan monitoring oleh KPK melalui aplikasi Monitoring Center of Prevention (MCP) …
Pendampingan input RUP di Kecamatan Muara Jawa, Kota Bangun dan Sebulu Selengkapnya »
