Kualitas Pengadaan Terus Ditingkatkan

Dalam satu dekade terakhir, Indonesia telah melakukan reformasi pengadaan barang/jasa pemerintah yang dimotori oleh LKPP.  Dari semula yang hanya merupakan tugas administratif dan ad-hoc beralih menjadi lahan yang strategis dengan melibatkan pengelola pengadaan barang/jasa yang profesional dan permanen. Sistem pengadaan yang dulunya manual kemudian digantikan secara elektronik, memungkinkan akuntabilitas, transparansi dan pencegahan korupsi yang lebih handal, serta memunculkan partisipasi publik dalam memantau kinerja pengadaan pemerintah. 

Sekretaris Utama LKPP Setya Budi Arijanta mengatakan,  LKPP terus berinovasi dan melakukan perbaikan agar kualitas pengadaan barang/jasa pemerintah dari berbagai aspek membaik. Upaya itu antara lain dilakukan terhadap empat pilar yang menjadi pondasi PBJP, yaitu pengembangan regulasi dengan perubahan terakhir Perpres 16/18 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; SDM melalui profesionalisasi pengelola pengadaan barang/jasa; Praktik pasar; serta pilar Transparansi dan Integritas.

Lanjutnya, Penguatan pengadaan barang/jasa sangat penting dilakukan demi cita-cita tujuan pembangunan nasional. Maka perlu sebuah assesmen menyeluruh yang dapat mendukung reformasi pengadaan yang berkelanjutan. “Pemerintah dapat mengindentifikasi peluang dan tantangan yang dihadapi, sehingga implementasi strategi yang tepat dapat diterapkan untuk mendorong kinerja pengadaan. ” Lanjut Setya saat membuka lokakarya Asesmen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Methodology for Assement Procurement Systems, Kamis (10/10) di Jakarta. 

LKPP akan menggunakan alat assesmen universal (Methodology for Assessing Procurement Systems) MAPS 2018 yang telah diimplementasikan di banyak negara di dunia untuk menilai kulaitas dan efektifitas pengadaan.  MAPS dikembangkan oleh Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) yang berkolaborasi dengan mitra pembangunan dengan melakukan asesmen terhadap empat pilar reformasi pengadaan barang/jasa dengan menggunakan 14 indikator, 55 sub-indikator kualitatif dan minimum 15 perangkat kuantitatif indikator dan total 210 sub-kriteria untuk menentukan kesenjangan atau perbedaan

Namun dengan pertimbangan bahwa upaya reformasi pengadaan sejauh ini sebagian besar terkait dengan kerangka hukum dan kelembagaan, maka LKPP mengusulkan saat ini asesmen hanya akan mencakup pilar III terkait dengan operasi pengadaan dan praktek pasar dan pilar IV terkait akuntabilitas, integritas, dan tansparansi.

“Hasil asesmen akan berupa analisis dan rekomendasi untuk meningkatkan kinerja sistem pengadaan khususnya aspek dan elemen yang dimaksud. Kita bisa mengetahui mana yang harus diperkuat dan apa yang langkah apa yang perlu kita ambil. ” lanjut Setya.

Deputi Bidang Monitoring Evaluasi dan Sistem Informasi LKPP Sarah Sadiqa mengatakan,  menyebut, MAPs merupakan salah satu alat untuk mengases pengadaan barang/jasa pemerintah dengan mencari bukti-bukti, dokumentasi atau bahkan dengan melakukan wawancara untuk melihat kesenjangan masalah di area yang diteliti.

“MAPS tidak bekerja dalam konteks nilai, tapi menggali bukti-bukti. Jika memang tidak ditemukan, maka itu yang akan disebut gaps. Misalnya, apakah kita memiliki sistematic training? Apa buktinya? Apakah ada modul pelatihannya? Lalu pertanyaan lainnya. “ kata Sarah.

Ia melanjutkan, MAPS akan menggunakan sejumlah indikator untuk menilai kualitas pengadaan barang/jasa. Indikator tersebut berlaku universal di setiap negara yang menjadi obyek asesmen. Namun ia menekankan bahwa untuk Indonesia, maka indikatornya harus bisa menggunakan mengadopsi kearifan lokal. “Ini yang harus kita punya, review dan sepakati sebelum turun ke jalan (masa asesmen). “ ltutur Sarah di depan peserta lokakarya dari perwakilan mitra pembangunan, kementerian, lembaga dan pemerintah daerah.

Sarah menekankan, MAPS bukan merupakan audit atau ajang kompetisi untuk menentukan K/L/PD yang terbaik dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa pemerintah. Bagi K/L/PD masing-masing akan mendapatkan hasil analisis dan rekomendasi yang nantinya akan menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan reformasi pengadaan barang/jasa pemerintah.

Maka dari itu, sebelum pelaksanaan asesmen, LKPP akan membentuk steering committee,i berupa tim teknis nasional yang tugasnya akan mengarahkan dan menyepakati hal-hal yang akan ditelaah.  Rencananya asesmen ini akan dimulai awal 2020 dan berlangsung selama enam bulan

Kualitas Pengadaan Terus Ditingkatkan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *