Penandatanganan Pernyataan Komitmen Input RUP Tahun 2022 100%

Sebagai bagian dari pelayanan umum, pengadaan barang/jasa pemerintah merupakan         salah         satu aktifitas yang sering Mendapat sorotan. Banyak hal yang menjadi perhatian kita Bersama salah satunya adalaha permasalahan keterlamabatan dalam proses pengadaan barang/jasa terutama proses tender. Sebagimana kita ketahui bahwa keterlambatan dalam tender akan dapat berdampak pada optimalisasi penyerapan anggaran. Sehingga perlu didorong dalam percepatan pengadaan.

Dalam rangka mendorong percepatan pengadaan barang/jasa di kabupaten Kutai Kartanegara maka salah satu gebrakan kita adalah percepatan input data RUP. Data RUP adalah data awal proses pengadaan sehingga menjadi sangat penting, sehingga masuk dalam penilaian MCP-KPK. Data dipantau per triwulan melalui aplikasi MCP yang proses input aplikasi dikoordinir oleh Inpektorat Kabupaten.  Kepatuhan OPD dalam input RUP menjadi sangat penting karena awal dari persiapan pengadaan barang/jasa. Sekaligus akan menjadi indikator dalam tata Kelola pengadaan barang/jasa yang baik.

Kewajiban mengumumkan RUP merupakan tugas dan kewenangan PA, Pasal 9 ayat (1) huruf (d ) Perpres 12 Tahun 2021, PA memiliki tugas dan kewenangan menetapkan dan mengumumkan RUP. Bercermin pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa tahun sebelumnya bahwa pelaksanaan Tender pada triwulan 1 dan 2 masih rendah, padahal untuk kegiatan-kegiatan rutin seharusnya dilaksanakan diawal tahun. Untuk itu kami mengundang Kepala OPD dan Admin RUP PA dalam rangka penandatanganan Pernyataan Komitmen Input RUP 100% dan Komitmen melaksanakan pemilihan penyedia non tender menggunakan SPSE. Input RUP 100% melalui aplikasi SIRUP merupan salah satu komitmen kita menuju pada percepatan pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Begitu pula Penggunaan SPSE dalam proses pemilihan penyedia non tender seperti Pengadaan Langsung (PL) menjadi sangat penting dalam rangka mendorong iput data RUP. Karena dengan penggunaan SPSE dalam non tender prasyaratnya adalah paket sudah diumumkan di SIRUP LKPP. Dalam Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 2 Tahun 2021 bahwa untuk mendapatkan nilai baik dalam tata kelola PBJ maka Pemerintah Daerah minimal melaksanakan 60% Pengadaan Langsung melalui SPSE

 

Hubungi Kami

tentang kami

aplikasi pendukung

Masuk ke akun Anda