Jakarta – Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Roni Dwi Susanto mengatakan pemerintah pusat dan daerah diwajibkan untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa pemerintah (PBJ). Hal tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian serta Peraturan Presiden No 16 Tahun 2018 beserta perubahan dan turunannya.

“Selain itu kami juga telah meminta BPKP di bulan Agustus untuk turut serta dalam melakukan pengawasan terhadap penggunaan produk dalam negeri dan peningkatan peran usaha kecil dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. “ Kata Roni dalam Konferensi Pers Bersama bertema Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri pada Sektor Pendidikan, Kamis (22/07) secara daring.

Untuk mendukung aksi tersebut, dalam metode pengadaan secara e-purchasing melalui katalog elektronik, LKPP membuat filter pencarian produk otomatis dalam aplikasi katalog elektronik yang otomatis akan merujuk pada produk lokal (PDN) dan yang memiliki TKDN tinggi.

Selanjutnya, apabila produk yang dibutuhkan tidak tersedia maka dimungkinkan untuk membeli produk impor. Pengelola pengadaan juga dapat melakukan pengecekan tingkat TKDN dalam aplikasi katalog elektronik yang sudah terintegrasi dengan sistem Kementerian Perindustrian. “Jadi otomatis ketika membuka katalog elektronik sektor pendidikan akan muncul produk lokal dan informasi TKDN-nya. Jadi impor tidak kami buka dulu sebelum melihat produk dalam negeri.”

Data katalog elektronik LKPP mencatat hingga 12 Juli 2021, realisasi e-purchasing pada katalog elektronik bidang pendidikan tahun anggaran 2021 per 12 Juli 2021 adalah sebesar Rp3,954 triliun. Dengan realisasi produk lokal yang dibeli sebesar 50,69% atau sebesar Rp2,004 triliun dan produk impor sebesar 49,31% atau Rp1,95 triliun. Dari jumlah tersebut, 100% pengadaan untuk buku non teks dan peralatan pendidikan sektoral adalah produk dalam negeri.

“Sebagai aksi afirmatif untuk mendukung produk dalam negeri dalam katalog elektronik, LKPP dapat memberikan akses kepada pejabat Kemendibud Ristek dan/atau Kemenperin untuk melakukan eksekusi freeze atau unfreeze produk-produk impor yang telah tersubstitusi oleh produk dalam negeri dan/atau apabila kapasitas produksi PDN tidak mencukupi kebutuhan nasional pada Katalog Elektronik bidang Pendidikan.” pungkas Roni.”(fan)(Sumber : http://www.lkpp.go.id)

Hubungi Kami

tentang kami

aplikasi pendukung

Masuk ke akun Anda