LKPP giat mensosialisasikan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) di Desa, Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Hal tersebut bertujuan agar pemahaman para stakeholder penyusun Peraturan Bupati/Walikota tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa, BLUD dan BUMD menjadi lebih baik sehingga regulasi yang mereka buat dapat implementatif. PBJ di Desa misalnya dengan semangat pemberdayaan …

LKPP Terus Berupaya Ciptakan PBJ yang Tepat Guna dan Akuntabel Selengkapnya »

Berdasarkan hasil evaluasi dan monitoring oleh KPK melalui aplikasi Monitoring Center of Prevention (MCP) kepatuhan OPD dalam mengumumkan RUP masih sangat rendah. Kepatuhan ini meliputi batas waktu pengumuman serta nilai pengumuman yang belum sesuai dengan pagu anggaran yang tersedia di masing-masing OPD Hasil evaluasi dan monitoring oleh KPK melalui aplikasi Monitoring Center of Prevention (MCP) …

Pendampingan input RUP di Kecamatan Muara Jawa, Kota Bangun dan Sebulu Selengkapnya »

Angka optimalisasi anggaran belanja barang/jasa pemerintah melalui pengadaan secara elektronik selama 2015-2018 mencapai Rp 150 triliun. Angka ini diperoleh dari selisih pagu dan hasil tender selama kurun waktu tersebut. Kepala LKPP Roni Dwi Susanto memperkirakan angka optimalisasi ini akan semakin menurun karena nilai harga perkiraan sendiri yang semakin mendekati harga pasar. Di sisi lain, Roni …

Optimalisasi Anggaran Belanja Barang/Jasa Pemerintah 150 Triliun Selengkapnya »