Berita

Pendampingan input RUP di Kecamatan Muara Jawa, Kota Bangun dan Sebulu

Berdasarkan hasil evaluasi dan monitoring oleh KPK melalui aplikasi Monitoring Center of Prevention (MCP) kepatuhan OPD dalam mengumumkan RUP masih sangat rendah. Kepatuhan ini meliputi batas waktu pengumuman serta nilai pengumuman yang belum sesuai dengan pagu anggaran yang tersedia di masing-masing OPD Hasil evaluasi dan monitoring oleh KPK melalui aplikasi Monitoring Center of Prevention (MCP) …

Pendampingan input RUP di Kecamatan Muara Jawa, Kota Bangun dan Sebulu Selengkapnya »

Optimalisasi Anggaran Belanja Barang/Jasa Pemerintah 150 Triliun

Angka optimalisasi anggaran belanja barang/jasa pemerintah melalui pengadaan secara elektronik selama 2015-2018 mencapai Rp 150 triliun. Angka ini diperoleh dari selisih pagu dan hasil tender selama kurun waktu tersebut. Kepala LKPP Roni Dwi Susanto memperkirakan angka optimalisasi ini akan semakin menurun karena nilai harga perkiraan sendiri yang semakin mendekati harga pasar. Di sisi lain, Roni …

Optimalisasi Anggaran Belanja Barang/Jasa Pemerintah 150 Triliun Selengkapnya »

Pengadaan Tepat Sasaran Jika SDM Kompeten dan Berintegritas

Roni Dwi Susanto, Kepala LKPP menyampaikan bahwa prinsip pengadaan barang/jasa pemerintah (PBJ) dengan menekankan hasil yang sepadan atau lebih dari nilai manfaat uang (value for money) dapat terlaksana jika pengelola pengaaan memegang enam prinsip T yaitu: Tepat secara Kualitas, Tepat dalam Jumlah, Tepat Harga, Tepat Penyedia, Tepat Lokasi dan Tepat Waktu. Konsep nilai(value) ini tidak …

Pengadaan Tepat Sasaran Jika SDM Kompeten dan Berintegritas Selengkapnya »