Bagian Pengadaan Barang / Jasa, Sekretariat Daerah, Kabupaten Kutai Kartanegara
Berdasarkan hasil evaluasi dan monitoring oleh KPK melalui aplikasi Monitoring Center of Prevention (MCP) kepatuhan OPD dalam mengumumkan RUP masih sangat rendah. Kepatuhan ini meliputi batas waktu pengumuman serta nilai pengumuman yang belum sesuai dengan pagu anggaran yang tersedia di
Angka optimalisasi anggaran belanja barang/jasa pemerintah melalui pengadaan secara elektronik selama 2015-2018 mencapai Rp 150 triliun. Angka ini diperoleh dari selisih pagu dan hasil tender selama kurun waktu tersebut. Kepala LKPP Roni Dwi Susanto memperkirakan angka optimalisasi ini akan semakin
Roni Dwi Susanto, Kepala LKPP menyampaikan bahwa prinsip pengadaan barang/jasa pemerintah (PBJ) dengan menekankan hasil yang sepadan atau lebih dari nilai manfaat uang (value for money) dapat terlaksana jika pengelola pengaaan memegang enam prinsip T yaitu: Tepat secara Kualitas, Tepat