Dalam satu dekade terakhir, Indonesia telah melakukan reformasi pengadaan barang/jasa pemerintah yang dimotori oleh LKPP.  Dari semula yang hanya merupakan tugas administratif dan ad-hoc beralih

LKPP giat mensosialisasikan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) di Desa, Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Hal tersebut bertujuan agar pemahaman

Berdasarkan hasil evaluasi dan monitoring oleh KPK melalui aplikasi Monitoring Center of Prevention (MCP) kepatuhan OPD dalam mengumumkan RUP masih sangat rendah. Kepatuhan ini meliputi

Angka optimalisasi anggaran belanja barang/jasa pemerintah melalui pengadaan secara elektronik selama 2015-2018 mencapai Rp 150 triliun. Angka ini diperoleh dari selisih pagu dan hasil tender

Roni Dwi Susanto, Kepala LKPP menyampaikan bahwa prinsip pengadaan barang/jasa pemerintah (PBJ) dengan menekankan hasil yang sepadan atau lebih dari nilai manfaat uang (value for